Pengesahan Kota Baru Tangerang Selatan Tertunda

Pemerintah kembali menunda ketok palu pengesahan 15 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang di dalamnya termasuk Kota Tangerang Selatan. Belum diverifikasinya 14 DOB lain yang termasuk dalam kloter II oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menyebabkan pengesahan kembali diundur.

Sebelumnya diberitakan oleh SerpongKita.com, pada Jum’at (18/7), pemerintah akan melakukan pembahasan sekaligus mengesahkan 15 DOB dalam rapat paripurna di Jakarta. Namun, dari informasi terakhir yang diperoleh, pemerintah kembali mengundur waktu pengesahan dan baru akan menentukan nasib 15 DOB tersebut pada Agustus mendatang.

“DPOD belum melakukan verifikasi 14 DOB, hanya Tangsel yang sudah diverifikasi. Agustus nanti baru diteken, setelah DPOD melakukan verifikasi 14 DOB lainnya,” beber Ketua Presidium Kota Tangerang Selatan Zarkasih Noor.

Anggota Komisi II DPRI Jazuli Juwaini mengatakan hingga kini belum ada laporan yang masuk terkait verifikasi DPOD. Padahal Tangsel telah diverifikasi.”Yang kita perlukan sekarang ini adalah laporan dari DPOD. Tetapi belum ada tindak lanjutnya. Mungkin karena DPOD belum melakukan verifikasi ke 14 DOB lainnya. Keputusan pada Agustus mendatang setelah 14 DOB diverifikasi,” beber Jazuli.

Asisten Daerah (Asda I) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Mas Iman Kusnandar, mengatakan hal senada. Menurutnya, Agustus mendatang baru dipastikan keputusan tersebut. Rencana pengesahan RUU 15 DOB menjadi UU, yang sebelumnya ditentukan Jum’at ini, tidak dapat terlaksana. “Agustus baru diputuskan. Kita berharap DPOD segera melaksanakan tugasnya dalam melakukan verifikasi 14 DOB lainnya,” jelas Iman. (k2)

Serpongkita.com

Wahidin Ingin Sinambungkan Pembangunan Kota Tangerang

Poskota
Senin 21 Juli 2008, Jam: 18:56:00
TANGERANG (Pos Kota) – Incumbent Walikota Tangerang H. Wahidin menyatakan, alasannya mencalonkan diri kembali menjadi calon Walikota Tangerang 2008-2013 untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan kota itu. Walikota di hadapan ratusan pegawai Pemkot Tangerang peserta apel Senin (21/7) di Balaikota mengutarakan, akan terasa sayang apabila kebijakan pembangunan Kota Tangerang yang telah baik itu nantinya tidak berkesinambungan. “Inilah motivasi saya mencalonkan diri lagi,” katanya disambut gemuruh tepuk-tangan pegawai. Wahidin pun pamitan kepada para pegawai karena sesaat dirinya mendaftarkan diri menjadi calon walikota nanti, maka saat itu pula dirinya harus mengundurkan diri dari jabatan walikota sesuai peraturan. “Ini adalah apel terakhir yang saya pimpin,” katanya dan kali ini disambut suasana hening dari pegawai yang terdiam. Pos Kota menginformasikan, Wahidin Halim telah menjadi calon tunggal Parpol Golkar untuk Pilkada Kota Tangerang yang sesuai jadwal akan digelar 26 Oktober nantinya.
(djamal/ds/g)

Ciputat Masih Macet Parah

Poskota
Senin 21 Juli 2008, Jam: 18:55:00
TANGERANG (Pos Kota) – Maksud hati membangun jembatan layang (Fly Over) Ciputat untuk mencairkan arus lalu-lintas. Ternyata, ketidakdisiplinan sopir angkutan umum dan pedagang kaki-5 menggelar dagangan di badan jalan, membuat fungsinya tak maksimal. Sejumlah warga Ciputat kepada Pos Kota kemarin mengatakan, kemacetan parah di Ciputat, khususnya di depan Mal Ramayana, bakal tetap terjadi meskipun Fly Over Ciputat dioperasikan, karena tepat di jalan alteri depan pusat perbelanjaan itu separuhnya badan jalannya dipakai ngetem puluhan bus kota dan angkot. Belum lagi, banyak pedagang kaki-5 menggelar dagangannya juga di badan jalan. “Akibatnya parah, arus lalu-lintas dari Pamulang menuju Ciputat pun macet sampai setengah kilometer,” kata Ridwan, warga Pamulang yang setiap hari bolak-balik ke Jakarta Selatan melintas Ciputat. Saat ini memang Fly Over masih ditutup setelah ujicoba, sepekan beberapa waktu untuk penyempurnaannya. “Perlu ada penertibannya terus-menerus di sana, baru saat fly-over difungsikan Agustus nanti lalulintas menjadi lancar,” tambahnya. Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar sebenarnya telah memerintahkan penertiban sopir angkutan umum dan pedagang kaki-5 melanggar aturan, tetapi di lapangan belum terlihat penertibannya. “Mestinya petugas Dishub, Tramrib, dan polisi setiap hari stand-by di sana,” kata Torik, warga Ciputat. UNDERPASS CILEDUG Kejengkelan serupa diutarakan warga pemakai Jalan HOS Cokro Aminoto Ciledug, karena ternyata pengoperasian Underpass Ciledug tidak maksimal bisa mencairkan kemacetan arus lalu-lintas di jalan itu. Arus kendaraan dari Pinang menuju underpass memang lancar, tetapi selepas underpass kembali terjebak kemacetan. Yang terparah, ternyata arus lalulintas dari Kreo menuju Ciledug tetap tak berubah meskipun ada underpass. “Semua ini karena sopir biskota dan angkot semaunya ngetem dan menaikturunkan penumpang, ditambah gelaran pedagang kaki-5 yang masih menyita sebagian badan jalan,” kata Aris, warga Larangan. Diharapkan Tramtib dan Dishub rutin menertibkan sopir angkutan umum dan pedagang kaki-5 yang melanggar itu.
(djamal/ds/g)

Dulu Cipasera, Sekarang Kota Tangerang Selatan

[civitas-stan.com] Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan ( dahulu Cipasera ), yang muncul sejak 1999, belakangan sangat menguat. Namun belum adanya kata sepakat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan tergabung dalam kota otonom ini, menghambat proses pembentukannya.

Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November 2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada 2002, pun melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi, kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000, juumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 ( Pagedangan diikutkan ) atau setara dengan 34,5 persen penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya, wilayah yang telah berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang baik.
Pertimbangan lainnya adalah aspek pelayanan masyarakat. Saat ini, dengan letak pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa — sekitar 50 km dari Tangerang Selatan — sangat tidak efektif. Dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang tinggi, Tangerang Selatan membutuhkan konsentrasi pengelolaan yang lebih tinggi dibanding kecamatan di luar Tangerang Selatan. Dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) enam kecamatan itu sangat besar, yaitu 309 Miliar pertahunnya atau 60% dari PAD seluruh daerah Kabupaten Tangerang.
Berbagai kajian awal tentang peningkatan status wilayah Tangerang Selatan menjadi daerah otonom telah dilakukan. KPPDO Kota Cipasera ( Tangerang Selatan ) telah mengkajinya dari aspek hukum, sosial-ekonomi, sosial-budaya, sosial-politik dan aspek pertahanan-keamanan. Potensi pendapatan daerah, ekonomi, sumber daya alam, lapangan kerja, lapangan usaha, pusat pendidikan dan teknologi juga telah dikaji.

Cisauk Tidak Ikut Wilayah Tangerang Selatan

Namun pembentukan Kota Tangerang Selatan, rupanya masih panjang untuk sampai final. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa kota tersebut hanya akan terdiri atas tujuh kecamatan. Padahal DPRD Tangerang telah sepakat dan menyetujui kota otonom itu terdiri atas delapan kecamatan.
Pernyataan di atas terungkap dalam wawancara Civitas dengan Arif Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Tangerang, ketika ditemui saat beristirahat di Lapangan STAN Gedung P (25/2). Dan juga perbedaan jumlah kecamatan itu juga terlihat jelas dalam draf surat Bupati Tangerang Ismet Iskandar yang tidak memasukkan Cisauk dalam draf wilayah Tangerang Selatan.
Arif lebih lanjut menjelaskan bahwa perubahan komposisi jumlah kecamatan dari delapan menjadi tujuh, sebenarnya sama saja mementahkan pembentukan Tangerang Selatan itu sendiri dan alih-alih Pemkab Tangerang menyetujui Tangerang Selatan berdiri, malah memperlambat dan bahkan membuat proses pembentukan menjadi rumit. Pasalnya, jika situasi tersebut tidak segera diselesaikan, akan mengakibatkan proses pembentukan Kota Tangerang Selatan harus mulai dari nol lagi.
Permasalahan ini menjadi runyam dan penuh tanda tanya karena menurut informasi Arif Wahyudi Pemkab Tangerang tidak memiliki dasar kajian ilmiah untuk mendukung opininya dalam menetapkan tujuh kecamatan tersebut. Padahal penetapan delapan kecamatan yang terdiri dari Setu Ciputat, Cisauk, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Pamulang, telah ada dasar kajian ilmiahnya. Dan adanya kajian ilmiah dari lembaga independen yang kredibilitasnya diakui merupakan syarat penting dalam pemekaran wilayah, selain tentunya terpenuhinya aspirasi masyarakat sebagai syarat utama. Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai hal ini.
” Pilihannya kini bukan 70% atau 30% lagi, tapi biner, yaitu 0 atau 1, karena ini bukan masalah tawar menawar “, ujarnya lagi ketika ditanyai oleh Civitas mengapa tujuh kecamatan tersebut tidak disetujui saja agar prosesnya lebih cepat.
Kini berkas dan draf Kota Tangerang Selatan telah resmi diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangerang oleh Gubernur Banten ratu Atut Chosiyah. Gubernur Banten tersebut menyatakan setuju dengan pemekaran wilayah di kabupaten Tangerang.
Dan sebenarnya titik paling krusial dalam syarat pemekaran wilayah, yaitu keharusan adanya kajian ilmiah dari lembaga independen yang kredibilitasnya diakui, sudah tercapai selain tentunya terpenuhinya aspirasi masyarakat sebagai syarat pertama dan utama dalam pemekaran wilayah. Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai hal ini.
[ Eko Budi S ]

Tangerang Terus Berkembang

Tangerang Terus Berkembang

Written by Pingkan Ulaan Wartakota

Thursday, 14 February 2008

WILAYAH TANGERANG memiliki luas 129.468 hektar, terdiri atas wilayah kota 18.378 hektar dan kabupaten 111.090 hektar. Sebelumnya dikenal sebagai kawasan industri, Tangerang kini berkembang sebagai tempat hunian mandiri. Dua kota mandiri yang berperan besar memberi citra baik bagi perkembangan Tangerang adalah Lippo Karawaci dan Bumi Serpong Damai (BSD). Perkembangan kedua kota mandiri ini nyaris tak tertandingi oleh kota mandiri yang dibentuk di wilayah lainnya seperti Bekasi, Bogor, dan Depok. Munculnya pengembang perumahan di Tangerang dimulai sekitar tahun 1984. Mereka merambah ke kawasan Ciledug, Ciputat, Serpong, dan Pamulang. Dari jumlah pengembang yang bisa dihitung dengan jari, lima tahun kemudian menjadi 150 pengembang. Penduduk Kota Tangerang pun berkembang pesat seiring dengan munculnya perumahan tersebut. Jumlah penduduk Tangerang yang mencapai 1,8 juta wilayah kota dan 3,4 juta di kabupaten memang masih di bawah Jakarta, namun kepadatannya di beberapa wilayah sudah menyamai Ibu Kota. Catatan terakhir di bagian izin pengembangan lokasi hunian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTR-W) Kota dan Kabupaten Tangerang akhir tahun 2006, terdapat 550 pengembang. Mereka terdiri dari pengembang kecil, menengah, hingga besar. Secara umum kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota maupun Kabupaten Tangerang adalah dengan memperhitungkan kombinasi antara tempat hunian, bisnis, dan industri. Jumlah kecamatan di Tangerang yang mencapai 49 (kota dan kabupaten) itu, masing-masing wilayahnya terus dikembangkan sesuai dengan rancangan tata ruang yang sudah direncanakan mulai tahun 2005 – 2010. Perkembangan perumahan paling pesat beberapa tahun terakhir adalah kawasan Tangerang selatan. Kawasan yang terdiri dari Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Pondokaren, Cisauk, Pagedangan, Legok, dan Curug. Total lahan yang terpakai di kawasan ini adalah 15 persen dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Sedang perumahan di wilayah Tangerang barat seperti Kecamatan Cisoka, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Bitung, dan Cikupa lebih lambat berkembang. Di kawasan ini hanya sekitar 12 persen yang diperuntukkan bagi wilayah perumahan. Kondisi perkembangan perumahan paling lambat adalah di kawasan Tangerang utara yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Sepatan, Mauk, Kronjo, dan Kosambi. Di wilayah Tangerang barat dan utara, kawasan perumahan harus berbagi lahan dengan kawasan industri dan pergudangan. Namun saat kawasan industri berkembang pesat, kebutuhan akan rumah tinggal pun mengikutinya. **** Menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Tangerang, Saeful Rohman, perkembangan perumahan di kota itu masih akan terus berkembang di seluruh kecamatan yang ada. Terutama yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang seperti Jatiuwung, Benda, dan Karawaci. Sampai Tahun 2006, terdapat 125 pengembang yang telah melakukan pembangunan perumahan yang tersebar di 13 kecamatan Kota Tangerang. Adapun lahan peruntukan bagi pengembangan perumahan baru masih tersedia cukup luas di seluruh wilayah ini. Apalagi ada rencana Pemerintah Kota Tangerang akan mencabut izin-izin lokasi yang telanjur dipegang pengembang, tetapi tak dikembangkan karena terimbas krisis ekonomi. Terobosan ini diharapkan bisa memaksimalkan ketersediaan lahan untuk permukiman yang jumlahnya kian tahun kian berkurang. Hanya saja, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, Pemkot Tangerang juga tengah mengupayakan mengembangkan permukiman yang bersifat vertikal atau rumah susun. Jenis hunian yang satu ini diprioritaskan untuk menunjang kawasan industri sesusai dengan program tahun 2005 – 2009. Ada lima lokasi untuk pembangunan rusun, yakni di Kelurahan Jatake, Neglasari, Porisplawad, Pabuarantumpeng dan Kelurahan Periukjaya. Saat ini ada tiga rumah susun untuk pekerja industri yaitu Rusun Alam Jaya terdiri dari dua blok dengan 96 kamar, Rusun Manis Jaya (dua blok dengan 128 kamar) dan Rusun Perumnas (192 kamar). “Pokoknya Kota Tangerang akan terus berkembang untuk semua lapisan masyarakat,” kata Saeful Rohman. (cel) PERUNTUKAN DI KOTA TANGERANG 1. Permukiman : 5.988,2 hektar 2. Industri : 1.367,1 hektar 3. Perdagangan dan Jasa : 608,1 hektar 4. Pertanian : 4.467,8 hektar 5. Lain-lain : 819,4 hektar 6. Belum terpakai : 2.66,4 hektar 7. Bandara Soekarno – Hatta : 1.816,0 hektar TIGA PUSAT PERTUMBUHAN KABUPATEN TANGERANG * Pusat Pertumbuhan Serpong : meliputi enam kecamatan, yaitu Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Legok dan Curug yang menjadi pusat pertumbuhan pemukiman. * Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa : Berupa kawasan industri, pemukiman dan pusat pemerintahan. Meliputi delapan kecamatan, yaitu Balaraja, Rajeg, Pasar Kemis, Tigaraksa, Kresek, Cisaka, Cikupa, Kronjo, Jayanti, Jambe dan Panongan. * Pusat Pertumbuhan Teluknaga : Meliputi lima kecamatan, yaitu Teluknaga, Kosambi, Sepatan, Mauk, Pakuhaji, Kemeri dan Sukadiri. Diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata bahari dan alam, industri maritim, pelabuhan laut, perikanan dan pertambakan.

Ciputat Menurut Wikipedia

Ciputat, Tangerang

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Langsung ke: navigasi, cari

Kecamatan Ciputat

Peta lokasi Kecamatan Ciputat
Provinsi	Banten
Kabupaten	Tangerang
Camat	–
Luas	– km²
Jumlah penduduk	–
– Kepadatan	– jiwa/km²
Desa/kelurahan	–

Ciputat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

Kecamatan Ciputat terletak di sebelah barat kabupaten Tangerang, luas Kecamatan Ciputat ini adalah 3.626 Ha, dengan letak ketinggian dari permukaan laut 44 m dan memiliki curah hujan rata – rata 2000 – 3000 mm / tahun. Dan wilayah ini berbatasan dengan : – Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pamulang dan wilayah Serpong. – Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Aren. – Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta – Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamulang Berdasarkan data Sensus Tahun 2006, jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Ciputat berjumlah 260.477 jiwa